Rabu, 14 Juni 2017

Islam Agama Pertama yang Terapkan Toleransi




Di tengah suasana saling tuduh intoleran yang sedang merundung persada Nusantara masa kini, kita semua perlu menyimak pernyataan mahaguru etika saya, Prof. Dr. Frans Magnis Suseno SJ bahwa Islam adalah agama pertama yang menerapkan toleransi.

Menurut Romo Frans kekristenan baru menghidupkan toleransi sekitar abad XVIII. Sementara Katolik baru 50 tahun yang lalu melahirkan Konsili Vatikan II sebagai landasan mazhab kerukunan antar umat beragama.

Selama lebih dari 1400 tahun sebelumnya, umat Kristen hidup sebagai komunitas-komunitas kecil di Mesir, Libanon, Irak, Pakistan, dll.
Orang-orang Yahudi hidup di Timur Tengah yang mayoritas dipimpin oleh para pemimpin Islam demikian ungkap Romo Frans saat menjadi narasumber dalam Simposium Memahami Nilai-nilai Pancasila di Paroki Maria Bunda Karmel Tomang, Jakarta.

Untuk konteks Indonesia, Romo Frans menjelaskan, saat para pemuda dari berbagai agama dan suku duduk bersama untuk merumuskan naskah Sumpah Pemuda terlihat dengan sangat jelas bahwa umat Muslim sebagai mayoritas tidak memaksakan diri untuk mengangkat sumpah berdasarkan agama.

Demikian pula Sukarno ketika merumuskan Pancasila.

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia bersedia “merendahkan diri” untuk merangkul umat beragama lain dalam menetapkan falsafah hidup bersama.

Yang mayoritas wajib mengayomi yang minoritas, namun yang minoritas juga wajib tidak melukai hati apalagi menghina yang mayoritas.

Pencerahan Romo Frans sangat berharga untuk kita bersama hayati demi menepis tudingan intoleran terhadap umat Islam di Indonesia.

Berdasar pengalaman pribadi sebagai umat Kristen di Indonesia, secara empirik saya selalu memperoleh kesan positif terhadap sikap toleran para sesama warga Indonesia yang beragama Islam.


Sesuai wejangan dua mahaguru Islam saya, Gus Dur dan Cak Nur tentang “Agamamu agamamu, agamaku agamaku” maka saya tidak pernah mengalami pengalaman buruk dari teman-teman Muslimin yang tentu saja beda tafsir akibat beda agama dengan diri saya.

Dalam suasana tabayyun saling mengerti, menghormati dan menghargai, kami dapat bertukar pikiran bahkan berdebat tanpa sedikit pun kecurigaan apalagi kebencian.

Dengan sahabat saya yang tokoh cendekiawan Islam Dr. Hidayat Nur Wahid, saya sempat berseberangan pendapat sampai bahkan berdebat sengit di kantor Ketua MPR mengenai Undang-Undang Pornografi. Namun seusai berdebat, kami berdua kembali bersahabat secara damai sejahtera.

Prof Dr Salim Said yang kebetulan beragama Islam merupakan mahaguru politik saya tanpa pernah mengalami masalah akibat kita berdua beda ras dan beda agama.

Dalam wawancara dengan Habib Muhammad Rizieq Shihab, saya memperoleh kesadaran bahwa di dalam kitab suci Al Quran terdapat ayat-ayat yang secara khusus dan eksplisit mengajarkan kerukunan antar umat beragama.

Maka secara khusus pula saya berguru kepada Habib Rizieq khusus fokus pada ayat-ayat kerukunan antar umat beragama di dalam Al Quran yang terpaksa terus terang saya akui masih belum kunjung tuntas pelajari berhubung keterbatasan daya tangkap dan daya tafsir diri saya sendiri.

Ketika berkunjung ke masjid Aa Gym di Bandung, secara langsung saya merasakan ketulusan keramahtamahan umat Islam menerima saya yang beragama Nasrani sebagai tamu yang terhormat. Bahkan pada saat itu, Aa Gym secara khusus berkhotbah mengenai sejarah Islam masuk Indonesia dibawa oleh para warga dari negara China nun jauh di sana sebagai penghormatan khusus bagi saya yang secara sosio-biologis kebetulan memang tergolong keturunan China.

Apabila ingin melihat toleran pada kenyataan sikap dan perilaku maka silakan berkenalan dengan mahaguru budi pekerti saya yaitu KH. Ahmad Mustofa Bisri atau lebih merakyat dengan nama Gus Mus yang juga mahasastrawan itu.

Segenap fakta itu merupakan bukti yang menggarisbawahi kebenaran pernyataan Romo Frans Magnis Suseno bahwa Islam adalah agama pertama yang menerapkan toleransi.

Oleh: Jaya Suprana

Sumber : Ngelmu.id




Wacana Penghapusan Pendidikan Agama, Ini Respons MUI

Oleh Bara Ilyasa



JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'di menanggapi wacana penghapusan pendidikan agama di sekolah. Jika wacana itu benar maka merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang.

"Gagasan tersebut jelas bertentangan dengan UU Nomor 20 TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 12 (1) butir a. UU tersebut mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak: mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama," ujar Zainut kepada TeropongSenayan, di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Zainut menjelaskan dalam UU tersebut jelas ditegaskan adanya kewajiban memberikan pendidikan agama di setiap satuan pendidikan. Artinya, kata Zainut, satuan pendidikan dalam UU ini sebagaimana tertulis dalam ketentuan umum adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

"Jadi setiap siswa yang menempuh pendidikan baik itu di jalur formal, nonformal maupun informal itu berhak mendapatkan pendidikan agama, dan sekolah wajib memberikan pendidikan agama kepada siswa bahkan lebih ditegaskan dalam UU tersebut," tegas anggota DPR RI dari Fraksi PPP

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan bahwa pelajaran madrasah diniya bisa mengkonversi pelajaran agama. Selanjutnya, sekolah dapat mengajak siswa belajar di masjid, madrasah maupun rumah ibadah ataupun mendatangkan guru madrasah ke sekolah.

Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, jika sudah dapat pelajaran agama di luar kelas, otomatis pejaran tersebut bisa melengkapi pendidikan agama di dalam kelas."Sama sekali tak benar anggapan bahwa saya akan menghapus pelajaran agama. Yang ada adalah pelajaran yang ada di madrasah diniyah akan melengkapi, " ujar Muhadjir, di Jakarta, Selasa (13/6/2017).(plt)






Bikin Umat Islam Geram; 5 Pemuda Berpose Shalat Sambil Berlagak Mabuk




Pinrang - Lima pemuda jadi buah bibir setelah mengunggah foto mereka sedang melakukan gerakan salat, tetapi seraya berlagak bak orang yang sedang mabuk. Selain bergaya tak pantas, mereka juga menampilkan gerakan salat dengan bertelanjang dada. Sementara, salah seorang rekan mereka hanya memperhatikan saja.

Pantauan Liputan6.com, foto yang terkesan melecehkan itu pertama kali diunggah oleh pemilik akun Facebook Rusli Kemboz. Pemuda itu beralamat di Kelurahan Salo, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Foto itu mendadak sontak menuai kecaman dan kritikan dari warganet. Pemilik akun Facebook Iswandi Haris mengomentari foto tersebut itu dengan meminta polisi mengamankan para pemuda itu karena dianggap telah melecehkan salat yang menjadi salah satu rukun Islam.

"Ini seperti di dalam masjid. Penistaan agama ini, pak Polisi mana ini? Kenapa tidak diamankan?" tulis Iswandi Haris di kolom komentar.

Senada dengan komentar para warganet, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pinrang, AGH Yunus Samad, juga mengecam tingkah tak etis para pemuda lewat foto yang diunggah tersebut. Ia meminta aparat hukum untuk mencari dan menangkap para pemuda tersebut.

"Salat ini tiangnya agama dan sakral dalam Islam. Ini sama saja melecehkan agama," kata Yunus saat dikonfirmasi pada Selasa, 13 Juni 2017.

Dihubungi terpisah, Kapolres Pinrang AKBP Adhi Purboyo mengaku belum mengetahui perihal foto yang menjadi viral tersebut. Meski begitu, ia menegaskan pihaknya akan segera menyelidiki kasus tersebut. Jika terbukti ada indikasi pelecehan, polisi akan menangkap para pemuda tersebut.

"Akan segera kami lakukan penyelidikan dan jika terbukti kami akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," kata Adhi.

Belakangan dengan banyaknya warganet yang mengecam, pemilik akun Facebok tersebut telah menghapus foto gerakan salat kontroversial itu. (liputan6)

Sumber : Umatuna.com




Selasa, 13 Juni 2017

Tidak Terbukti Makar, Fadli Zon Minta Al Khaththath Dibebaskan




Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai tuduhan makar dari Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath tidak terbukti.

Karena itu Fadli meminta Al Khaththath segera dibebaskan dari tahanan Mako Brimob.

"Polisi bebaskan Khaththath kalau tak ada sesuai dituduhkan makar itu," ujar Fadli Zon, Sabtu (10/6/2017).
Fadli memaparkan dalam proses penyidikan, nasib Al Khaththath tidak jelas saat ini.

Pasalnya masa penahanan Sekjen FUI itu sudah dilakukan sebanyak dua kali.

"Al Khaththath sendiri yang sampe sekarang tidak jelas bagaimana posisi dan kedudukannya, sudah dua kali diperpanjang," ujar Fadli.

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai jika pihak kepolisian tidak tegas menindak, maka menimbulkan pertanyaan kepada publik.

Ketidakpastian hukum di mata masyarakat menurut Fadli akan terjadi.

"Ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuat hukum alat kekuasaan," ujar Fadli.

Fadli menambahkan jika memang tidak terbukti, sebaiknya pihak kepolisian jangan mencari-cari kesalahan baru terhadap Al Khaththath.

"Kalau kesalahan diperpanjang itu membuat orang semakin tak percaya hukum," kata Fadli. 

Sumber : Tribunislam.com




Siap Turun Tangan Bantu Habib Rizieq, Yusril: Saya Membela yang Benar!




Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, bersedia menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan penghinaan Pancasila yang dilakukan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Yusril mengaku telah bertemu dan berkomunikasi dengan Juru Bicara (Jubir) FPI Munarman dan Kuasa Hukum Habib Rizieq, Kapitera Ampera untuk memastikan kehadirannya di persidangan. Namun, Yusril belum bertemu langsung dengan Habib Rizieq.

"Belum (bertemu) tuh, tapi kemaren sudah ketemu saya Kapitra dan Munarman. Saya bersedia untuk dimintai sebagai saksi ahli untuk menerangkan kasus ini, jadwalnya kapan saya akan datang, Habib sudah WA saya, tapi katanya beliau sedang sibuk," ujar Yusril di Kantor Advokat Ihza-Ihza, di Gedung 88, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Maret 2017.

Yusril menganggap tudingan penistaan Pancasila yang dilakukan Habib Rizieq tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pasalnya, Pancasila bukan simbol negara melainkan ideologi atas falsafah kehidupan berbangsa.

"Kalau diartikan katanya menghina simbol negara, Pancasila itu bukan simbol negara, Pancasila itu landasan falsafah negara. Simbol negara itu Garuda, kalau Pancasila itu yang ada Bhineka Tunggal Ika," jelasnya.

Menurutnya, kasus yang menjerat Habib Rizieq tidak boleh dianalogikan seperti kasus penistaan agama yang dilakukan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purmana alias Ahok.

"Jadi dengan ini, istilah itu menista Pancasila, di dalam hukum pidana tidak boleh beranalogi, yang ada itu Pasal 156 dan 156a, tapi itu tidak bisa menistakan Pancasila, pidana itu tidak boleh dianalogikan," terang Yusril.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menegaskan, kehadirannya sebagai saksi di persidangan kasus Habib Rizieq untuk menegakkan hukum yang benar, sehingga tidak semata untuk memberikan pembelaan kepada Habib Rizieq.

"Ya menguntungkan untuk yang benar saja, membela kebenaran jadi Habib siapa pun untung saja, saya pikir saya dihadirkan sebagai saksi ahli ya menguntungkan bagi tersangka ya," tutupnya. [opinibangsa.id / okz]

Sumber : Opinibangsa.id




Akibat Terlalu Dipaksakan, Berkas Firza Ditolak Kejaksaan, Red Notice untuk Habib Ditolak Interpol, Polri Gigit Jari..




Kabar ditolaknya permohonan red notice dari Polri ke Interpol semakin menambah panjang daftar blunder di seputar kasus Habib Rizieq.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan berkas perkara pornografi Firza Husein belum lengkap.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Nirwan Nawawi menerangkan, berkas tak lengkap usai dilakukan penelitian.

"Setelah jaksa peneliti Kejati DKI melakukan penelitan, berkas terkait syarat formil dan materiil, ternyata masih ditemukan kekurangan yang harus dilengkapi," ungkapnya Selasa 6 Juni 2017. (Sumber: JawaPos)

Sementara itu hari ini Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Setyo Wasisto mengatakan, surat pengajuan Red Notice terhadap Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab ke National Central Beruau Interpol Indonesia dianggap tak memenuhi syarat.

Penolakan ini berarti permintaan penangkapan, yang kemudian diikuti penahanan, Habib Rizieq di seluruh negara anggota interpol, belum terdaftar.

"Belum memenuhi syarat (pengajuan red notice)," kata Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin 12 Juni 2017. (Sumber: VIVA)

Fakta-fakta di atas semakin jelas menunjukkan bahwa kasus Habib Rizieq terlalu dibuat-buat dan dipaksakan.

Polri semestinya menyadari bahwa setiap aparat hukum bekerja melalui koridor yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Menanggapi fakta-fakta tersebut, berikut tanggapan netizen.[pii]

Sumber : Mimbardakwah.com



Jumat, 09 Juni 2017

Pernyataan Kapolda "Penyebar Chat Rizieq dari Anonymous Amerika", Pengamat IT: Gugurlah Status Tersangka HRS




Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan bahwa penyebar konten chat seks tersangka Rizieq Shihab dan Firza Husein berasal dari kelompok peretas atau hacker yang mengatasnamakan diri sebagai Anonymous. Berdasarkan penelusuran penyidik pula, diketahui domisili penyebar awal konten mesum itu di Amerika Serikat.

"Itu dari luar, dari Amerika, Anonymous. Kami sedang lakukan penyelidikan," tutur Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Link: http://news.liputan6.com/read/2982697/kapolda-penyebar-chat-seks-rizieq-firza-hacker-dari-amerika

PERNYATAAN/Pengakuan Kapolda ini dinilai secara otomatis menggugurkan status TERSANGKA Habib Rizieq.

Hal ini dinyatakan pengamat IT, Canny Watae.

Berikut penjelasan Canny Watae melalui akun fb-nya:

Penyebar Chat Seks Rizieq - Firza Hacker dari Amerika (????).

What????

Katanya dari kelompok Anonymous pula (?)

Kapolda Metro Jaya yang mengeluarkan statement ini baru saja "membebaskan" Habib Rizieq dari status tersangka. D'you know how?

Ada banyak poin yang dapat menggambarkan hal itu, dengan hanya menyimak pernyataan Kapolda Metro sebagaimana dilansir situs Liputan6 siang tadi.

(1) Dengan menyatakan bahwa sumber konten yang digunakan kepolisian untuk menyangka HRS melakukan pelanggaran hukum adalah (dari) kelompok Anonymous, berarti Kapolda Metro telah menyatakan bahwa sumber data mereka adalah sumber yang belum dapat dipastikan validitasnya. Mengapa? Karena the Anonymous itu BUKAN organisasi resmi. Bagaimana bisa mengecek (validasi) sebuah konten apabila sumbernya bukan organisasi resmi?

Para Anons yang ada dalam kelompok Anonymous melakukan aktivitas peretasan mereka bukan atas dasar perintah (directives) "organisasi", melainkan lebih sebagai upaya mewujudkan ide. Ide-idenya datang dari siapa pun dalam paguyuban mereka, tanpa melihat apa "jabatan" si sumber ide (wong nggak ada struktur jabatan di sana, lha wong bukan organisasi resmi, lha mau dibilang organisasi juga bukan?). Nah, kalo ada ide "iseng" dari seorang Anon dirasa menarik oleh Anon lain (alasan mengapa dirasa menarik juga tergantung penilaian masing-masing) barulah terjadi aksi peretasan. Kalau mereka berhasil meretas masuk (seringnya adalah iya, berhasil), maka mereka secara "jantan" memberi "kabar" berupa perubahan tampilan situs yang diretas (hacked) bahwa situs tersebut "dikuasai" the Anonymous. Sepupu dari meretas adalah "menyerang". Dalam mode "menyerang", para Anons menyerbu server sebuah situs sampai situs web itu kewalahan merespons kunjungan, dan, down!

(2) Pertanyaannya: Apa Polda Metro Jaya tidak salah cari? Katakanlah Polda Metro Jaya berhasil menemukenali satu, dua, sepuluh, atau seribu Anon, tidak ada barang bukti materiil yang dapat disita untuk menjadi alat validasi. Para Anons main ide. Bukan bermain edit-editan screenshot layar WhatsApp(!).

Mengapa pula saya bilang "edit-editan" di sini? Karena kalau toh berhasil meretas masuk ke server layanan WA (untuk mendapat material yang kemudian mereka posting ke internet melalui situs web), mereka bukan mendapatlan tampilan layar-layar hape yang sedang saling berkomunikasi WA (!). Kalau toh berhasil, mereka hanya akan mendapat data-data digital mentah yang harus mereka susun menjadi "seperti tampilan layar hape". Itulah makanya harus "ngedit gambar". Apakah para Anons akan sampe main ke level itu? Waduhhhh... Itu turun kelas, namanya. Setahu saya, senakal-nakalnya para Anons, kalau mereka "nyolong" material dari satu server, mereka ngambil "apa adanya". Mereka bukan ngambil data lalu "nyusun gambar". Ha ha ha... Memalukan bagi mereka. Sangat.

(3) Oh iya. Kalau toh berhasil nyolong data dari server WA, Anons harus bisa membongkar enkripsi data terlebih dahulu. Mengenai enkripsi sudah saya tulis beberapa hari lalu. Nah, untuk membongkar enkripsi sebelum data bisa diketahui isinya itu butuh ilmu lain lagi. Butuh ilmu kriptografi. Bisa meretas atau menyerang sampai down sebuah situs, tidak berarti bisa menaklukkan enkripsi data. Sejauh ini, BELUM ada yang bisa membongkar enkripsi dengan teknik yang diadopsi WA. BELUM ada. Bahkan para insinyur pembuat teknik tersebut hanya punya peluang satu per sekian trilyun trilyun trilyun untuk dapat membongkar sebuah pesan yang telah terenkripsi. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin screenshot chat mesum adalah hasil "produksi" the Anonymous.

(4) Dari sudut pandang lain, sangat janggal apabila konten mesum itu dikaitkan dengan the Anonymous dilihat dari "bidang keahlian" mereka. Mengapa? Para Anons meretas situs web, atau meretas server tempat situs web berada (hosting), atau server tempat sebuah layanan berada (misalnya server tempat layanan internet-banking sebuah bank), untuk menguasai situs web tersebut (dengan mengganti tampilan situs) atau untuk membuat layanannya terhenti.


Lucu rasanya membayangkan Anons meretas masuk ke server layanan WA lalu "berenang" di tengah "samudera" data dalam server tersebut untuk menemukan dua ekor ikan bernama berinisial HRS dan FH sedang bermesum ria. Sebelum berhasil mengidentifikasi bahwa kedua ikan itu adalah HRS dan FH pun, mereka harus menghabiskan jutaan tahun membuka jubah dan daster,.... Eh, salahhhh, ... enkripsi yang "membungkus" kedua ikan itu sebelum memastikan bahwa keduanya adalah HRS dan FH. Atau lucu juga membayangkan the Anonymous menyerang server WA sampai nyaris lumpuh lalu sebagai imbalan untuk penghentian serangan mereka minta data chat mesum HRS dan FH. Hahahahahahaa... Lucu sekali.

(5) Kalau memang the Anonymous yang menjadi sumber awal konten mesum, maka kira kira apa ide di balik aksi mereka mendapat dan membocorkan konten itu? Meskipun masih susah masuk di akal bahwa Anons pelakunya. Atau minimal apa motivasi salah satu atau beberapa di antara mereka hingga meneruskan ide untuk mendapatkan data komunikasi HRS dan FH (jika memang ada komunikasi di antara keduanya dan berisi data/konten mesum)? Apa kira kira motivasinya? Atau, adakah?

(6) Setidaknya, dari apa yang dikemukakan Kapolda sendiri siang tadi, ada "titik terang" bahwa penyebar awal konten berdomisili di Amerika Serikat. Kalau si penyebar awal ini seorang anggota the Anonymous, maka, Kepolisian RI ke depan akan mendapat banyak kehormatan untuk membantu melacak anggota the Anonymous lain saat mereka melakukan aktivitas internet yang melanggar hukum di mana pun. Hebat, karena Kepolisian kita dalam langkah penyidikan mereka telah berhasil melacak anggota Anons! Mengapa? Karena sudah berhasil melacak sampai pada data domisili. Polisi-polisi di negara lain pasti ingin belajar dari kita.

(7) Tetapi anehnya, oleh Kapolda terbilang sulit untuk ditangkap. Dengan lokasi awal yakni Amerika, dugaan pelaku penyebaran berada atau bahkan berasal dari luar Indonesia pun menjadi mungkin. Mengutip Kapolda, Liputan6 menulis: "Ya itu kan dari luar, kami enggak gampang. Kalau di dalam (negeri) enak. Kami bisa langsung. Kalau luar kan kami mesti koordinasi dengan mereka (pihak Amerika)," jelas Iriawan.

Kalau data pelaku sudah berhasil di dapat sampai pada tingkat domisili, paling mungkin situasinya adalah Kepolisian RI dalam hal ini Polda Metro Jaya telah mendapat bantuan dari aparat hukum di Amerika Serikat, dalam hal ini logisnya dengan bantuan (perantaraan) Interpol. Lha, kalau begitu, tinggal keluarkan status "Red Notice" saja, kan, agar Interpol bertindak menangkap si pelaku itu? Atau, kalau data sampai tingkat domisili itu ada, dan hasil dari usaha sendiri, tinggal menyerahkan ke Interpol saja, kan? Atau, via penyampaian kepada Kedutaan Amerika di Jakarta, bahwa, ada orang yang berdomisili di negara mereka diduga telah melakukan pelanggaran hukum, karenanya pihak Indonesia butuh bantuan penanganan. Bahwa kemudian orangnya melarikan diri dan menjadi susah ditangkap, itu lain soal. Setidaknya identitas dia, sebagai "orang yang melarikan diri" atau dalam terminologi kita di sini DPO, bisa dibuka. Dan kita semua menjadi tahu bahwa orang itu memang riil, ada, eksis. Bukan hanya orang dalam "angan-angan" yang telah membuat nama orang lain di Indonesia tercemar.

Demikian.

Sumber : Posmetro.info




Jadi Pergi 

Layanan “Traveling” terlengkap untuk kebutuhan perjalanan Anda, yang meliputi: Paket Wisata, Tiket Pesawat, Tiket Kereta Api, Reservasi Hotel, Tiket Kereta Bandara (Railink) dan Travel & Bus Berjadwal dalam satu layanan yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran yang lengkap dan mudah.  
 

http://www.jadipergi.com
 

Terpopuler